JAKARTA, GK – Dalam rangka meningkatkan kualitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan studi tiru ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Kamis (24/4/2025). Kunjungan ini difokuskan pada upaya penyelesaian kerugian negara atau daerah melalui mekanisme sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dipimpin oleh Wakil Bupati Syairi Mukhlis, didampingi Inspektur Kabupaten Kotabaru, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat. Mereka disambut langsung oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, menyampaikan bahwa kondisi geografis Kotabaru yang terdiri dari 22 kecamatan berbentuk kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan aset daerah.
“Kami datang ke sini bersama jajaran untuk melakukan studi tiru dan berdiskusi langsung dengan Inspektorat DKI Jakarta terkait teknis penanganan permasalahan aset daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menekankan bahwa persoalan yang dihadapi inspektorat di berbagai daerah pada dasarnya memiliki kesamaan, meskipun masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri.
“Permasalahan yang dihadapi oleh inspektorat di daerah pasti serupa, hanya berbeda dalam karakteristik wilayah. Semakin besar belanja daerah, semakin besar pula potensi temuan BPK yang menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sebelum temuan disampaikan kepada BPK. Menurutnya, konsultasi antara inspektorat, BPKAD, dan SKPD terkait perlu dilakukan sejak awal guna memastikan adanya pendampingan dan pengawalan yang optimal.
Kegiatan studi tiru berlangsung dalam suasana dialogis. Kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pengalaman, khususnya dalam strategi penyelesaian kerugian daerah dan optimalisasi pengelolaan aset.[ril/Yandi
