Kotabaru – Proyek rehabilitasi SDN 2 Rampa di Kabupaten Kotabaru dengan anggaran sebesar Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD 2024 mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang dilaksanakan oleh CV Purnama Alam sejak 20 Juni hingga 16 Desember 2024 itu dinilai bermasalah, terutama dalam hal kualitas material dan teknis pelaksanaan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian publik adalah penggunaan High Pressure Laminate (HPL) sebagai material pelapis lantai di halaman sekolah. Kendati dikenal tahan terhadap air dalam batas tertentu, HPL dinilai tidak sesuai untuk area terbuka yang kerap terkena air hujan dan aktivitas siswa yang padat. “Material ini kurang ideal untuk lingkungan sekolah yang aktif,” ujar seorang warga.
Kepala SDN 2 Rampa, Warno, menyatakan bahwa proyek tersebut saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan. “Kami sudah menyampaikan masukan, tetapi kami bukan ahli konstruksi. Kami berharap dinas terkait dapat turun tangan,” ujarnya. Warno juga menambahkan bahwa papan informasi proyek sempat terpasang, namun telah dicopot setelah proses serah terima, sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi mengenai pelaksana proyek.
Upaya konfirmasi media kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru belum membuahkan hasil. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas merujuk kepada Sumarsono, Kepala Bidang Sekolah Dasar yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, hingga beberapa kali dihubungi melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun kunjungan langsung, Sumarsono tidak memberikan respons.
Pertemuan dengan Sumarsono akhirnya terlaksana pada Rabu (23/4/2025), namun yang bersangkutan justru mengarahkan pertanyaan kepada staf lainnya tanpa memberikan klarifikasi yang substantif. Pada hari yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan, Taufikurrahman, menyatakan akan memanggil pihak pelaksana proyek. “Besok pelaksananya ulun panggil,” ujarnya singkat. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak dinas terkait mengenai langkah penyelesaian permasalahan tersebut.
Masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh dan transparansi dalam penggunaan anggaran. “Dengan dana sebesar itu, seharusnya kualitas bangunan dapat menjamin kenyamanan dan keamanan bagi siswa,” kata seorang warga lainnya.
Tanpa adanya respons terbuka dari pihak berwenang, kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan berpotensi mengalami penurunan. Masyarakat berharap pemerintah daerah bertindak tegas demi memastikan anggaran negara dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.
