BANJARMASIN, GK – Tim Advokasi Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Selatan, H. Edi Sucipto, S.H., M.H., menegaskan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Satui telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara netral.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi menanggapi pemberitaan yang memuat tudingan ketidaknetralan KSOP Satui di sejumlah media daring pada 8 Agustus 2025.
Menurutnya, KSOP Satui merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“KSOP wajib bersikap netral dan tidak dapat memaksakan pelaksanaan suatu perjanjian. Pelaksanaan perjanjian merupakan ranah internal pihak-pihak yang membuatnya,” ujar Edi, yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Banjarmasin, Senin (11/8/2025) kepada media genpikalsel.com.
Sebagai contoh, ia menyinggung perjanjian antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karya Bersama Tanah Bumbu dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) APBMI Tanah Bumbu, yang kini menuai penolakan dari sebagian besar perusahaan bongkar muat (PBM) anggota.
Edi mengungkapkan, DPC APBMI Tanah Bumbu akan mencabut Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip no service, no pay sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 130 ayat (2).
“No service, no pay berarti jika tidak ada pekerjaan atau jasa yang diberikan, maka tidak ada pembayaran. KSOP tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan perjanjian tersebut, terlebih jika sudah ada penolakan dari anggota. Saat ini, SKB itu sedang dalam proses pencabutan,” tegas Edi, yang juga menjabat Koordinator Wilayah IV Organda Kalimantan.[
