KOTABARU – Ancaman abrasi yang terus menghantui kawasan pesisir Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, hingga Tanjung Seloka di Kab Kotabaru menjadi persoalan yang tidak boleh terus dibiarkan tanpa penanganan serius. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, bukan tidak mungkin permukiman warga, fasilitas umum, hingga sumber air bersih akan semakin terancam akibat terus terkikisnya garis pantai.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menunggu laporan dan keluhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan abrasi membutuhkan tindakan langsung, bukan sekadar wacana atau janji penanganan. Pemerintah harus segera turun ke lapangan, memetakan kawasan terdampak, dan menentukan langkah penyelamatan sebelum kerusakan semakin meluas.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menyiapkan penanganan bertahap. Langkah awal perlu mencakup identifikasi tingkat kerusakan, potensi dampak terhadap warga dan fasilitas umum, serta penentuan lokasi prioritas.
Bang Dhin juga menekankan bahwa bentuk perlindungan pantai harus ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kondisi setiap kawasan. Struktur pelindung, termasuk pemecah gelombang atau konstruksi kaki gajah, dapat dipertimbangkan sesuai hasil kajian agar penanganannya tepat guna dan tidak memindahkan dampak abrasi ke wilayah lain.
“Penanganannya harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kondisi pesisir dan kebutuhan warga. Jangan hanya bersifat sementara, perlu ada rencana perlindungan pantai yang berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat di Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan. Perlindungan pesisir, menurutnya, penting untuk menjaga keselamatan warga, keberadaan fasilitas umum, dan keberlanjutan sumber air bersih.
