KOTABARU – Persoalan banyaknya surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, mulai mendapat perhatian DPRD setempat. Salah satu calon kepala desa yang merasa dirugikan mengajukan aspirasi dan meminta digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas persoalan tersebut.
Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kotabaru Awaludin yang dihadiri beberapa anggota DPRD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala DPMD, salah satu calon kepala desa dan para panitia pelaksana Pilkades di Desa Sampanahan, Senin (5/10/2026)
Wakil ketua I DPRD Kabupaten Kotabaru Awaludin menegaskan bahwa pihak DPRD tidak punya kewenangan untuk memutuskan hasil Pilkades.
“Sesuai tupoksi, anggota dewan fungsinya hanyalah sebagai pengawas kepada eksekutif, agar eksekutif bisa melakukan langkah-langkah atau melakukan tahapan-tahapan Pilkades sesuai dengan Perda dan Perbub yang ada,” ucap Awaludin.
Namun, lanjut Awaluddin, dengan adanya permasalahan ini, karena DPRD menerima surat aspirasi dari masyarakat Desa Sampanahan jadi pihaknya hanya memberikan












