KOTABARU – Rencana pemadaman listrik bergilir yang kembali akan dilakukan PLN di wilayah Kabupaten Kotabaru mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN guna meminta penjelasan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terkait gangguan pasokan listrik.
Dalam RDP yang berlangsung Selasa (6/10/2026), Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, Awaludin, memimpin langsung jalannya rapat. Pertemuan tersebut turut dihadiri Manager PLN beserta staf serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.
Wakil ketua 1 DPRD Kotabaru Awaludin menegaskan di RDP agar pihak PLN tidak melakukan pemadaman dulu dalam beberapa hari ini karena di Kabupaten Kotabaru akan kedatangan pejabat dari Provinsi Kalsel pada Kamis ini.
“Selain itu juga, ada pernyataan dari para anggota DPRD meminta kepada pihak PLN yang berhadir agar pemadaman secara bergilirnya cukup 2 jam saja,” ujarnya.
Namun ada hal pernyataan yang lebih menarik lagi dari salah satu anggota DPRD dari fraksi demokrat Hj. Syarifah Jamilah yaitu mudahan saja PLN bangkrut, pernyataan tersebut bukan dari beliau namun beliau hanya menyampaikan persan dari masyarakat yang dikirimkan melalui via Whatsapp.
“Tidak hanya itu saja, Syarifah Jamilah juga menyampaikan pesan ketika kita jatuh tempo membayar tagihan PLN akan dikenakan denda dan juga dilakukan pemutusan jaringan, seharusnya pihak PLN memberikan toleransi kepada masyarakat ketika telat membayar tidak di denda apalagi di lakukan pemutusan,” harap Syarifah Jamilah
Terkait permintaan dari DPRD agar pihak PLN Kotabaru tidak melakukan pemadaman terlebih dahulu sampai hari Kamis ini disetujui langsung oleh manager PLN namun permintaan yang lainnya seperti pemadaman bergilir agar tidak lebih dari 2 jam, pihak PLN akan mengusahakannya.












