BANJARBARU, GK – Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pengawasan obat dan makanan di daerah. Kunjungan ini berfokus pada penguatan koordinasi strategis antara BPOM dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.
Pada Senin (17/11/2025), Taruna Ikrar menghadiri Forum Diskusi Sinergisitas Pengawasan Obat dan Makanan bersama jajaran Pemprov Kalimantan Selatan. Forum ini dirangkai dengan sejumlah agenda pendukung yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengawasan daerah, edukasi publik, dan pembinaan pelaku usaha lokal.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPOM. “Kehadiran beliau di Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan pencerahan dan arahan untuk semakin menyempurnakan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi komitmen Forkopimda serta jajaran BPOM dalam memperkuat upaya pengawasan obat dan makanan di daerah.
Taruna Ikrar turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Kalimantan Selatan terhadap penguatan pengawasan di wilayah tersebut. Dukungan tersebut mencakup penyediaan fasilitas, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai POM di Tabalong, serta Loka POM di Tanah Bumbu.
Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah hibah tanah seluas 6.924 m² dari Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pembangunan Balai POM di Tabalong dan pengembangan Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada kesempatan ini, Kepala BPOM menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai simbolisasi proses hibah.
“Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan di daerah,” ujar Taruna Ikrar, dikutip dari situs resmi BPOM Kalsel.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program mulai dari pengawasan pasar, pembinaan UMKM edukasi publik, hingga pengendalian risiko kesehatan dapat berjalan konsisten hingga tingkat kabupaten / kota.
Dalam forum tersebut, Kepala BPOM juga menyerahkan penghargaan kepada penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) BPOM tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk kabupaten/kota berkinerja terbaik. Untuk tahun 2023, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara untuk 2024, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Selain itu, BPOM juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada delapan pelaku usaha lokal, Galuh Licin, Puri Berkah, Mpek Okey, Larissy Food, Bum Desa Bersama, Rissyacare, Airo Indo, dan HNS Makmur. Pemberian NIE ini merupakan upaya BPOM dalam mendorong UMKM naik kelas melalui pembinaan, asistensi regulatori, dan peningkatan kapasitas produksi agar dapat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.
Forum ini juga menjadi momentum untuk mengangkat isu kesehatan prioritas, seperti pentingnya edukasi pola konsumsi pangan sehat dan pengendalian resistansi antimikroba, mengingat temuan BPOM menunjukkan masih tingginya penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, termasuk di Kalimantan Selatan.
Melanjutkan rangkaian kegiatannya, Kepala BPOM mengunjungi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk berdiskusi dengan para pegawai mengenai evaluasi capaian, tantangan pengawasan, dan arahan strategis di lapangan. Bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM, Elfi Taruna Ikrar, ia juga melakukan penanaman pohon kasturi dan gaharu sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, serta menjadi narasumber dalam podcast bertema “Gaya Hidup Sehat”.
Kepala BPOM mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi seputar obat, makanan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di berbagai platform media. Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada BPOM jika menemukan dugaan pelanggaran dalam produksi maupun distribusi produk yang diawasi BPOM.
Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan komitmen BPOM bersama Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan. Langkah ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya visi Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045.
