BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (10/6/2025).
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Putu Wardana, mewakili Bupati Andi Rudi Latif, menyampaikan laporan tersebut di hadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Wisnu mengungkapkan bahwa Pemkab Tanbu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menandai perolehan WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun 2013.
“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemkab Tanah Bumbu kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, sinergi dengan DPRD, serta dukungan masyarakat,” ujarnya.
Wisnu menjelaskan, target pendapatan daerah setelah perubahan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp4,775 triliun, dengan realisasi mencapai Rp5,312 triliun. Angka tersebut melampaui target sebesar Rp536 miliar. Sementara itu, belanja daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp5,207 triliun, dengan realisasi sebesar Rp5,960 triliun.
Lebih lanjut, defisit anggaran setelah perubahan tercatat sebesar Rp732 miliar. Namun, realisasi defisit hanya mencapai Rp105 miliar, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp626 miliar. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah juga terealisasi 100 persen, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai Rp837 miliar.
Kendati meraih opini tertinggi dari BPK, Pemkab Tanah Bumbu tetap mencermati sejumlah catatan hasil audit, terutama terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. “Kami terbuka terhadap masukan dan saran dari DPRD demi penyempurnaan tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta percepatan pembangunan demi mewujudkan visi daerah yang mandiri, sejahtera, dan beradab menuju tahun 2030.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat sejak pukul 10.00 WITA itu dihadiri oleh jajaran DPRD dan perangkat daerah, dengan seluruh peserta mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) lengan pendek sesuai ketentuan agenda resmi dewan.
