KOTABARU, GK – Memasuki dua tahun masa jabatannya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru, Rony Syafriansyah, menyampaikan refleksi atas perjalanannya dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya Pemilu dan Pilkada 2024. Dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya, Ronny menyebut tahun 2024 sebagai titik paling menantang dalam sejarah pemilu di daerahnya.
“Tahun ini benar-benar ujian berat. Tantangan tidak main-main,” ungkap Ronny kepada Genpikalsel.com, Jumat (31/7/25).
Ia menjelaskan bahwa pengawasan di tahun politik kali ini dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari luasnya cakupan wilayah pengawasan, hingga dinamisnya regulasi yang kerap berubah di tengah tahapan. Belum lagi kebutuhan untuk menjalin koordinasi intensif dengan Bawaslu tingkat provinsi dan pusat, terutama dalam menyikapi kebijakan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun di tengah berbagai keterbatasan itu, Ronny mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu di Kotabaru. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja kolektif.
“Kami bersyukur karena seluruh proses pemilu legislatif, pilpres, hingga pilkada di November lalu dapat berjalan tertib, aman, dan bermartabat,” ujarnya.
“Ini hasil sinergi total lima komisioner, dukungan staf teknis, serta kolaborasi erat dengan Pemda, Kepolisian, dan Kejaksaan.”
Ronny menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya dilihat dari kelancaran pelaksanaannya secara administratif atau teknis, namun juga kualitas hasilnya.
“Pemilu harus melahirkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan hanya soal menang-kalah. Demokrasi harus membuahkan perubahan nyata dan membawa kemanfaatan bagi rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut tiga indikator utama keberhasilan pemilu yang sejati, yaitu:
Munculnya pemimpin berintegritas yang membawa perubahan,
Integritas penyelenggara pemilu dari pusat hingga TPS, Dan hasil yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Bawaslu Kotabaru kini tengah menyusun laporan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Laporan ini juga akan memuat pemetaan kerawanan politik, sebagai bahan pengawasan dan mitigasi untuk pemilu mendatang.
Ronny berharap kerja-kerja yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir dapat menjadi panduan penting bagi generasi pengawas selanjutnya, baik di tingkat kabupaten maupun pengawas TPS.
“Kami ingin meninggalkan sistem yang lebih efisien, akurat, dan bermakna, bukan hanya sekadar rutinitas pengawasan,”katanya.
