BATULICIN – Anggato Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim menyampaikan ke prihatiannya dengan kondisi tiang jembatan pelabuhan speed di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat.
Tiang Pelabuhan tersebut terlihat sudah mulai mengecil akibat termakan usia dan kikisan karang air asin.
Rahim yang juga berdomisili di Desa Sejahtera itu, tentunya mengewatirkan adanya bahaya kepada masyarakat yang melalui jembatan pelabuhan speed. Diketahui pelabuhan speed itu akses masyarakat yang datang dari Kotabaru menggunakan speed atau kapal tersebut.
“Jangan sampai jatuh korban, baru jembatan pelabuhan speed boat ini diperbaiki,’ujar Rahim kepada wartawan saat dihubungi melalui hendponnya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku bicara dari hati nurani dan rasa kemanusiaan. Karena dengan kondisi jembatan yang mulai rapuh dan mengkuatirkan terjadinya bahaya. Seharusnya pemilik dari aset tersebut ada upaya secepatnya melakukan perbaikan tiang jembatan tersebut.
Rahim menjelaskan, mesti hal ini sudah dibahas di DPRD Tanah Bumbu, bersama pihak Pelindo III Batulicin dan Dishub Tanbu pada beberapa hari yang lalu, namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan tiang jembatan itu.
“Jadi jika jembatan pelabuhan speed ini memang tak menguntungkan bagi si pemilik, alangkah baiknya dihibahkan saja ke pemerintah daerah, hingga bisa dianggarkan perbaikannya,”pungkas Rahim.
Sementara berkaitan dengan hal ini dari pihak Polindo lll Batulicin yang disampaikan General Menejer (GM) Pelindo III Batulicin, Ari Sudarsono saat ditemui wartawan genpikalsel.com di ruang kerjanya, pada Jumat (16/9/2022).
Ari mengatakan, bahwa biaya perbaikan jembatan pelabuhan speed sudah dihitung pihak Polindo.
Ari mengungkapkan, jembatan pelabuhan speed di Desa Sejahtera tersebut bakal diperbaiki secara bertahap, sedikit demi sedikit.
Sedangkan terkait penghibahan dua aset Pelabuhan tersebut, Pelindo III Batulicin masih menunggu persetujuan dari Pusat.
“Di pelabuhan speed desa sejahtera itu kita akan melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, karena itukan masih digunakan oleh masyarakat, tentu kita takut bila ada apa-apa, karena masih tanggung jawab Pelindo,” papar Ari.
Ari juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah pernah membicarakan tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewaktu rapat di DPRD Tanbu, sembari menunggu persetujuan hibah dari Pusat.
“Saya pernah menawarkan bahwa yang cepat itu sebaiknya PKS sewaktu hearing di DPRD Tanbu, terus beliau-beliau (anggota DPRD Tanbu, red) minta menghadap ke Pelindo Regional Banjarmasin dan beliau-beliau saya bawa ke sana, namun tetap dijawab oleh Pelindo lll Regional yang paling cepat PKS,” bebernya.
“Jadi kalau hibah ini, kita masih menunggu persetujuan dari Pusat, namun sebaiknya PKS saja dengan perjanjian, kita fleksibel kok orangnya,” pungkasnya.[joni]
Tidak ada komentar