JAKARTA, GK – Gelombang demonstrasi dalam beberapa hari terakhir kembali mewarnai jalanan Jakarta dan sejumlah daerah lain. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan protes terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi rakyat.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai aksi tersebut merupakan akumulasi kemarahan rakyat yang kian tertekan oleh situasi ekonomi.
“Rakyat sedang susah mencari kerja, berjuang untuk bertahan hidup, tapi justru tunjangan Dewan dinaikkan. Banyak pejabat rangkap jabatan, sementara pajak rakyat terus naik. Wajar bila akhirnya masyarakat meluapkan amarahnya,” ujar Adi kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025), dikutip dari detikNews.
Adi menegaskan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya hadir menenangkan, bukan malah memperkeruh suasana. Ia mengingatkan agar setiap ucapan maupun sikap anggota DPR dijaga dengan bijak.
“Di saat rakyat kesulitan, ada anggota Dewan yang malah joget-joget. Ketika rakyat protes, justru dibalas dengan kata-kata kasar. Itu tidak pantas dan hanya melukai hati rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Adi juga menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang mengeluhkan tunjangan Rp50 juta untuk sewa rumah masih dirasa kurang, hingga alasan kemacetan dari Bintaro ke Senayan sebagai dalih untuk menambah fasilitas.
“Dewan itu pejabat publik. Setiap ucapannya jangan sampai menantang atau menyakiti rakyat. Mereka seharusnya lebih peduli pada nasib masyarakat, bukan sibuk mengeluhkan fasilitas,” tuturnya.
Sebagai catatan, aksi protes terkait gaji dan tunjangan DPR telah berlangsung beberapa hari terakhir. Puncaknya terjadi pada Jumat (29/8), ketika ribuan massa menggelar demonstrasi di berbagai titik, mulai dari Gedung DPR, Polda Metro Jaya, hingga Markas Brimob.[Haider]
