DPRD Kalsel Serahkan 7 Tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel ke DPR RI di Jakarta

Saat menyampaikan aspirasi masyarakat. Foto: DPRD Kalsel.

JAKARTA,GK – Menindaklanjuti aksi damai Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2 September 2025, Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH., bersama Wakil Ketua, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan (BK), serta sejumlah anggota DPRD Kalsel didampingi Sekretaris DPRD, bertolak ke Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, SH., MH., bersama anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2, pada Kamis (4/9/2025) di ruang kerja Komisi II DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Supian HK menyampaikan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel yang berskala nasional, yakni:

1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR, disesuaikan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.

2. Reformasi Polri, revisi UU Polri, dan komitmen penyelesaian kasus tindakan represif aparat.

3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

4. Penyelesaian masalah pengelolaan pertambangan batu bara dan konflik agraria.

5. Evaluasi program strategis dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).

6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.

7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Selain isu nasional, aspirasi lokal masyarakat Banua juga disuarakan, di antaranya, Penolakan penetapan Hutan Meratus sebagai taman nasional, Percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, Peningkatan dana bagi hasil, Perhatian khusus terhadap tenaga honorer, terutama guru.

Rifkynizami Karsayuda menyampaikan apresiasi atas aksi damai masyarakat Kalsel serta menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti.

“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan DPR dan presiden, akan saya bikinkan pengantar resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya dikutip situs web resmi DPRD Kalsel.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kinerja yang dirasa belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat Kalsel.
“Kami memohon maaf bila perkataan, perilaku, maupun perbuatan kami selama ini dianggap belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutur politisi Partai NasDem itu.

Usai pertemuan, Supian HK menyatakan rasa syukur karena telah menunaikan janji menyampaikan aspirasi rakyat Banua.
“Alhamdulillah, kami diterima oleh Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI. Aspirasi masyarakat dan mahasiswa Kalsel sudah kami serahkan sepenuhnya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rombongan, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua BK H. Rosehan NB, Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc., serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini.

Sumber: DPRD Kalsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *