BATULICIN, GK – Dibawah kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif, Pemkab Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat kancah nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( Rakornas TPAKD) 2025, Tanah Bumbu di Nobatkan sebagai TPAKD terbaik tingkat Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Selatan.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Andi Rudi Latif dalam acara yang di gelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025) kemarin. Tentunya pengakuan ini menjadi bukti nyata komitmen dan Konsisten Pemkab Tanah Bumbu dalam memperluas akses dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan ekonomi Inklusi daerah.
“Semua ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh pihak di Tanah Bumbu. Pemerintah Tanah Bumbu akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi UMKM, dan masyarakat di Desa,”ujar orang nomor satu di Bumi Bersujud ini.
Menurutnya, percepatan akses keuangan merupakan bagian penting dari visi besar BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur dan beradab. Dibawah arah kebijakan tersebut, Pemkab berfokus pada peningkatan literasi keuangan, pembayaran produktif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap warga Tanah Bumbu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin kuat, merata, dan berkeadilan,”jelas Andi Rudi Latif dikutip MC Tanbu.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan, lembaga keuangan mikro, dan para pelaku UMKM yang telah bersenergi dalam mendukung program TPAKD Tanah Bumbu.
Rakornas TPAKD 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, serta Kepala Eksekutif pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam berbagai hal, Airlangga menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan merupakan indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga pelosok,” ujarnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar menambahkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi motor pemerataan perekonomian dan mendukung pembiayaan UMKM.
