KOTABARU, GK – Isu mahalnya harga tiket pesawat rute Kotabaru-Banjarmasin menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru menjelang lebaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (2/3/2026), dewan menegaskan perlunya langkah konkret agar tarif penerbangan lebih rasional dan tidak memberatkan masyarakat.
Rapat yng berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kotabaru itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II, H.M. Suhartono dan dihadiri Ketua Komisi, Abu Suwandi beserta anggotanya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dishub, Pengelola Bandara Gusti Samsir Alam, serta perwakilan Wings Air dibawah naungan Lion Group.
Dalam pembahasan tarif tiket yang berada dikisaran Rp.1,3 juta hingga Rp.1,4 juta menjadi sorotan utama. Harga tersebut dinilai cukup tinggi untuk rute pendek dan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan maskapai akan frekuensi penerbangan bahkan menghentikan layanan.
Ketua Komisi II Abu Suwandi menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan transportasi udara di Kotabaru sebagai penopang mobilitas dan perekonomian daerah.
“Jika ini dibiarkan, kita khawatir penerbangan makin jarang atau bahkan terhenti. Padahal bandara sangat vital bagi mobilitas dan ekonomi daerah,” katanya.
Selain mahalnya tarif, dewan juga menyoroti pembatalan penerbangan yang kerap terjadi secara mendadak. Komisi II meminta agar maskapai mempertimbangkan dampak sosial terhadap colon penumpang, terutama menjelang musim mudik yang membutuhkan kepastian jadwal.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Wings Air, Muhammad Firyan menjelaskan bahwa kebijakan tarif dan operasional sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen pusat. Pihaknya di daerah hanya melaporkan perkembangan jumlah penumpang. Ia mengungkapkan, pada Febuari lalu sejumlah penerbangan dibatalkan karena jumlah penumpang kurang dari 10 orang, meski menjelang Lebaran tren penumpang mulai meningkat.
Sementara itu, pihak Bandara Gusti Syamsir Alam menyampaikan bahwa pengawasan maskapai berada di bawah otoritas bandar udara wilayah Surabaya serta Direktorat Angkutan Udara di Jakarta. Bandara hanya menghimpun dan melaporkan data operasional sesuai ketentuan, termasuk terkait tarif batas atas dan batas bawah.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan berkoordinasi langsung dengan manajemen pusat Lion Gruop, membuka peluang komunikasi dengan maskapai lain guna mendorong persaingan harga, serta meminta agar setiap pembatalan penerbangan diinformasikan lebih awal kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II, H. M. Suhartono menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Kami ingin memastikan transportasi jelang lebaran berjalan lancar, harga tiket lebih rasional, dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.
