DPRD Gelar Paripurna Hari Jadi ke-23 Tanah Bumbu, Pemkab Sampaikan Capaian Pembangunan Daerah

TANAH BUMBU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-23 kabupaten Tanah bumbu, Senin (6/4/2026), di gedung DPRD setempat.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sekaligus arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah, Julian Herawati menyampaikan bahwa pembangunan daerah tahun 2026 mengacu pada tema RKPD, yaini akselerasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan pangan, serta pelayanan kesehatan.

Tema itu selaras dengan semangat Hari Jadi ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu yang Maju dan Berdaya Saing.

Menurut Yulian, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mengoptimalkan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang maju, makmur, dan beradab.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pencapaian visi pembangunan hingga tahun 2029.

Dalam pemaparannya, realisasi kinerja daerah tercatat mencapai 81,20 persen dengan kategori sangat berhasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 berada pada angka 75,09 dengan kategori tinggi.

Pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2025 mencapai 5,52 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pemkab juga mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 3,13 persen serta kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali 100 persen.

Pada sektor pendidikan, Rata-rata lama sekolah mencapai 12,80 tahun. Sementara usia harapan hidup masyarakat berda di angka 74,44 tahun.

Dibidang pertanian, produksi padi gabah kering giling mencapai 58.749 ton. Pendapat Asli Daerah (PAD) pun tumbuh 18,59 persen.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sebanyak 110 desa berstatus mandiri, 33 desa maju, 9 desa berkembang, dan tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Tanah Bumbu.

Keberhasilan tersebut disebut merupakan hasil kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *