BANJARMASIN , GK – Sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Bumbu kembali diperjuangkan DPRD setempat. Komisi III DPRD Tanah Bumbu mendatangi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026), untuk membahas berbagai pembangunan yang dinilai penting bagi keselamatan, konektivitas, dan aktifitas ekonomi masyarakat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin. Hadir pula Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H Abdul Kadir, Jumron , Masripay, dan Syaid Sultan Hasan.
Turut mengikuti pertemuan tersebut Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu, Seketaris Beppeda Tanah Bumbu, dan jajaran sekretariat DPRD. Kedatangan rombongan diterima Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali.
Ada lima agenda utama yang dibawa Komisi III dalam pertemuan itu. Di antaranya pembangunan jembatan di kawasan perbatasan Tanah Bumbu-Tanah Laut, jembatan penghubung Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah,Jembatan Gantung Gunung Besar-Pulau Burung, penanganan jalan alternatif Banjarbaru-Tanah Bumbu, serta perkembangan pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu-Kotabaru.
H. Hasanuddin mengatakan, pembangunan jembatan di perbatasan Tanah Bumbu dan Tanah Laut menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran arus kendaraan.
Menurutnya, kondisi jembatan yang berada di ruas jalan menikung dan menurun semakin perlu mendapat perhatian seiring meningkatnya mobilitas kendaraan, termasuk kendaraan dengan muatan berat.
“Yang kami perjuangkan pertama adalah jembatan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kami mengusulkan penambahan menjadi jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar, ujar H. Hasanuddin.
Selain persoalan perbatasan jembatan, Komisi III mendorong agar pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulau Salak dengan UPT Karya Bakti dapat dipercepat.
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan pangan di Kecamatan Kusan Tengah. Dengan akses yang semakin baik, diharapkan aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Perhatian DPRD juga diarahkan pada jalur alternatif Banjarbaru-Tanah Bumbu. Ruas jalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan lebih serius menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir.
Kendati kewenangan ruas tersebut berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi III berharap terdapat sinergi dengan BPJN XI sehingga persoalan keselamatan dan kondisi jalan dapat segera mendapat solusi.
“Pada prinsipnya kami DPRD akan terus berjuang untuk pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Mudah-mudahan seluruh usulan yang kami sampaikan dapat direalisasikan secara bertahap demi kepentingan masyarakat, kata H. Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, membawa langsung proposal pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar-Pulau Burung dalam pertemuan tersebut.
Menurut Andi Asdar, pembangunan jembatan itu sangat dibutuhkan karena akses masyarakat menuju Pulau Burung hingga kini masih terbatas. Kehadiran jembatan diharapkan dapat membuka konektivitas sekaligus mendukung pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.
“Jambatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat karena akan membuka akses menuju Pulau Burung yang selama ini masih terbatas. Selain meningkatkan konektivitas masyarakat, keberadaannya juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi pariwisata. Untuk memperkuat usulan tersebut, kami meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ikut mendampingi, termasuk dari Dinas PUPR, sehingga usulan ini memiliki dukungan teknis yang lengkap,”ujar Andi Asdar.
Ia menegaskan, proses pengusulan tetap akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan sejumlah instansi juga diperlukan karena kawasan Pulau Burung memiliki aspek konservasi yang harus diperhatikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma mengungkapkan, DPRD juga meminta penjelasan terkait perkembangan pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu-Kotabaru.
Dalam kesempatan yang sama, BPJN XI menyampaikan informasi mengenai pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut. Jalan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperbaiki aksesibilitas menuju kawasan pesisir Tanah Bumbu.
“Kami juga menanyakan perkembangan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu-Kotabaru. Selain itu, kami mendapat penjelasan mengenai pembangunan jalan menuju Sungai Dua Laut yang merupakan program pemerintah pusat dan diharapkan semakin meningkatkan konektivitas masyarakat,” kata I Wayan Sudarma.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis dapat terus diperkuat. Dengan dukungan tersebut, sejumlah proyek infrastruktur yang diusulkan diharapkan bisa direalisasikan secara bertahap.
DPRD menilai peningkatan infrastruktur bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan, kemudahan mobilitas masyarakat, terbukanya akses antara wilayah, hingga peluang pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tanah Bumbu.
