BANJARMASiN – GK – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat program pemerataan ekonomi menyusul meningkatnya tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat.
Berdasarkan Berita Resmi Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan yang dirilis 5 Agustus 2026, Gini Ratio Kalsel pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,301. Angka tersebut naik 0,020 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,281.
Bang Dhin menilai kenaikan Gini Ratio tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kondisi itu perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kenaikan Gini Ratio ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Setelah sempat menunjukkan tren perbaikan hingga September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat kita kembali melebar, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,” ujar Bang Dhin, Kamis (20/8/2026).
Ia mendorong mendorong Pemprov Kalsel memperkuat program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pengeluaran rendah di wilayah perdesaan.
Selain bantuan sosial, Bang Dhin meminta pemerintah mempercepat program pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM. Menurutnya, akses permodalan dan pendampingan usaha perlu diperluas agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
” Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga harus diberikan ruang dan akses untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.
Bang Dhin juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurutnya, daya beli masyarakat berpengeluaran rendah perlu dijaga agar tidak semakin tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, Bang Dhin mendorong peningkatan perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah perdesaan. Ketiga sektor tersebut dinilai penting sebagai fondasi pemerataan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bang Dhin juga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang telah berjalan.
“DPRD Kalsel, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal dan mendorong Pemprov agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kami tidak ingin capaian pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat,” tegasnya.
Bang Dhin menambahkan Komisi IV DPRD Kalsel akan menjadikan persoalan ketimpangan pengeluaran tersebut sebagai salah satu bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Bang Dhin, pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
