BANJARMASIN – Kesiapan menghadapi bencana dan potensi gangguan distribusi kebutuhan pokok menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin. Ia mendorong pemerintah provinsi bersama 13 kabupaten/kota memperkuat sistem kesiapsiagaan pangan dan air bersih secara terpadu agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi saat kondisi darurat.
Menurut Bang Dhin, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan dan kesiapsiagaan. Penyediaan cadangan pangan tidak berarti daerah sedang menghadapi kelaparan atau memastikan krisis akan terjadi. Stok yang dikelola dengan baik dapat membantu masyarakat ketika bencana, gangguan layanan, atau kendala distribusi menghambat kebutuhan pokok.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” ujar Bang Dhin.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyatukan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta gangguan akses. Data itu perlu dipadukan dengan informasi stok pangan yang siap disalurkan, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, kebutuhan harian, dan kontak penanggung jawab.
Pendataan air juga perlu mencakup sumber dan fasilitas yang tersedia, kapasitas desain, volume yang benar-benar dapat digunakan, status operasi, hasil uji mutu, serta jangkauan distribusinya. Dengan data tersebut, pemerintah dapat melihat daerah yang membutuhkan dukungan lebih awal dan menentukan jalur pengiriman yang memungkinkan.
Bang Dhin menilai, kesiapan ini semakin penting karena awal musim hujan di Kalsel diperkirakan berlangsung bertahap. BMKG memprediksi sekitar 49,3 persen wilayah mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember. Karena kondisi antardaerah berbeda, pemantauan dan langkah kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan informasi lokal terbaru. (staklim-kalsel.bmkg.go.id
“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” katanya.
Ia juga mendorong agar cadangan pangan dikelola bergilir dan melibatkan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, serta pelaku usaha lokal. Dengan begitu, persediaan tetap layak digunakan dan pengadaan dapat mendukung produksi daerah.
Protokol distribusi darurat, lanjutnya, perlu mengatur pemantauan, verifikasi kebutuhan permintaan dukungan, penetapan alokasi, pengiriman, serah terima, pelaporan stok, hingga evaluasi. Penyaluran harus memprioritaskan keselamatan warga, wilayah yang terisolasi, fasilitas layanan dasar, dan kelompok rentan.
” Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” tutup Bang Dhin.
