KOTABARU, GK – Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat membuahkan hasil signifikan. Berbagai program strategis pendaftaran tanah berhasil dituntaskan dengan progres yang membanggakan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru,
Hadi Syaputra, S.H., melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ir. Bayu Winoto, S.P., M.P., QRMP, mengungkapkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 telah rampung 100 persen dengan capaian sebanyak 1.855 bidang tanah.
“Untuk PTSL tahun ini, 1.855 bidang sudah terselesaikan. Minggu lalu kita sudah mulai penyerahan sertifikat secara langsung kepada masyarakat,” ujar Bayu Winoto, Selasa (10/11/2026).
Tidak hanya PTSL, program sertifikasi lintas sektor perkebunan yang bersinergi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru juga telah tuntas dan sertifikatnya diserahkan kepada masyarakat.
Kini, fokus utama ATR/BPN Kabupaten Kotabaru tertuju pada percepatan sertifikasi tanah transmigrasi. Sebanyak 86 bidang tanah transmigrasi di Desa Tegalrejo dan Desa Wonorejo telah selesai diukur dan saat ini dalam tahap penerbitan sertifikat.
“Target kami akhir November ini sertifikat transmigrasi selesai dan segera kami bagikan kepada warga transmigran. Program ini kita sinergikan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru,” jelasnya.
Bayu menegaskan, kelancaran proses penetapan hak sangat ditentukan oleh tiga aspek, yakni penguasaan fisik tanah, patok batas yang terpasang jelas, serta kelengkapan dokumen yuridis yang sah dan bebas sengketa.
Untuk menjamin keabsahan data, pihaknya bersama kepala desa rutin turun ke lapangan melakukan pemeriksaan tanah Panitia A guna memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis, sehingga potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru mengimbau masyarakat untuk proaktif mendaftarkan tanahnya melalui program resmi pemerintah seperti PTSL, redistribusi tanah, maupun melalui loket pelayanan mandiri, demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel di Bumi Saijaan.
Yandi
