BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrian Adma Maulani di dampingi Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, dan Wakil Ketua II DPRD, serta dihadiri sejumlah Pejabat di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan,” Eryanto Rais.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Eryanto Rais menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas kerja sama dalam penyusunan dan pencermatan Propemperda.
Ia menjelaskan, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yuridis utama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan otonomi daerah, menampung kondisi khusus daerah, serta menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, pembentukan Perda harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Propemperda.
Propemperda ditetapkan bersama oleh DPRD dan kepala daerah sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menegaskan, penyusunan Propemperda bukan sekadar memenuhi prosedur administratif tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengarahkan kebijakan hukum daerah agar setiap rancangan peraturan daerah yang dibahas pada 2027 memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Asas tersebut antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi masyarakat.
“Penyusunan Propemperda Tahun 2027 yang hari ini akan kita setujui bersama memiliki makna yang sangat strategis karena selaras dan terintegrasi langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2030,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut berada dalam kerangka visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yakni ” BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.”
Eryanto menjelaskan, seluruh rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda 2027, baik usulan inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah, telah diselaraskan untuk mendukung tujuh misi prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketujuh misi tersebut meliputi peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan; peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan; penguatan ketahanan pangan, UMKM, dan perluasan lapangan kerja; pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan; peningkatan prestasi seni, budaya, dan olahraga sekaligus pelestarian warisan budaya lokal; serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Menurutnya, persetujuan Propemperda 2027 menjadi fondasi regulasi untuk mendukung berbagai program strategis daerah. Mulai dari peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan, penataan ruang berwawasan lingkungan, pelestarian budaya lokal, hingga reformasi birokrasi berbasis digital.
“Dengan disetujuinya Propemperda Tahun 2027 ini, kita telah meletakkan fondasi regulasi yang kuat agar program-program strategis daerah memiliki kepastian hukum dan dukungan penganggaran yang terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eryanto menegaskan bahwa persetujuan Propemperda 2027 bukanlah akhir dari proses legislasi daerah, melainkan menjadi awal komitmen bersama untuk menindaklanjutinya melalui kerja nyata.
Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah pemrakarsa bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar segera mempersiapkan naskah akademik atau kajian akademik serta rancangan peraturan daerah secara cermat dan mendalam sejak dini.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Masyarakat, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan penyusunan Perda.
Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya benar-benar aspiratif, implementatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.
“Saya mengharapkan kerja sama Pemerintah Daerah dan DPRD terus terpelihara demi membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi daerah yang semakin maju, makmur, dan beradab,” tutup Eryanto Rais.[jon












