KOTABARU, GK – Pengembangan Bandara Gusti Sjamsir Alam (GSA) Kotabaru memasuki babak baru. Status lahan milik PT Inhutani I (Persero) yang selama ini menjadi ganjalan, kini mulai dibedah satu per satu dalam rapat koordinasi dan audiensi lanjutan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru hadir langsung dalam forum tersebut. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan satu hal paling krusial: tanah yang akan dipakai untuk pengembangan bandara harus bersih secara hukum.
Tanpa kepastian itu, pembangunan bandara strategis ini bisa tersendat di tengah jalan.
Rapat ini menjadi ajang adu data antar pemangku kepentingan. Masing-masing pihak diminta membuka status aset tanah yang dimohonkan pelepasannya. Mana yang sudah clear, mana yang masih bermasalah, dan apa langkah penyelesaiannya sesuai aturan perundang-undangan.
Bagi Kantor Pertanahan Kotabaru, persoalan ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal kepastian hukum bagi negara, bagi PT Inhutani I, dan bagi masyarakat Kotabaru yang menunggu bandaranya lebih besar dan lebih layak.
“Kami hadir untuk memastikan tertib administrasi pertanahan berjalan. Jangan sampai pembangunan berjalan, tapi masalah tanahnya masih menggantung,” ujar perwakilan Kantor Pertanahan Kotabaru dalam forum tersebut, Rabu (11/11/2026).
Bandara GSA sendiri bukan sekadar proyek beton dan aspal. Bagi Kotabaru, bandara ini adalah pintu gerbang. Jika bandara bisa dikembangkan, konektivitas ke Banjarmasin, ke Kalimantan Timur, bahkan ke luar Kalimantan akan semakin terbuka.
Dampaknya langsung terasa: ekonomi bergerak, pariwisata Saijaan hidup, harga tiket lebih kompetitif, dan investor tidak lagi ragu masuk ke Kotabaru.
Karena itu, rapat koordinasi ini dianggap sebagai langkah penting. Pemerintah daerah, BPN, dan PT Inhutani I dituntut satu suara. Tidak boleh lagi ada ego sektoral dalam urusan tanah untuk kepentingan publik.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kotabaru menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini sampai tuntas. Mulai dari penelaahan status aset, penyiapan dokumen, hingga memastikan pelepasan aset dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Harapannya satu: pengembangan Bandara GSA berjalan lancar, tanpa sengketa, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kotabaru.
Warta: Yandi, Genpi Kalsel












