JAKARTA, GK – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional kembali ditegaskan melalui audiensi strategis bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sabtu, 10 Mei 2025, di Jakarta.
Dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, dr. H. M. Andi Rudi Latif, S.Sos., M.M., audiensi ini membahas upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan pembangunan harus berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan di Tanah Bumbu sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Bupati dalam forum tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah capaian penting di bidang reformasi birokrasi. Pada 2023, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tanah Bumbu tercatat sebesar 68,75 (kategori B), yang kemudian meningkat menjadi 72,04 (kategori BB) pada 2024. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga menunjukkan tren positif, naik dari 3,20 (kategori B-) menjadi 3,79 (kategori Baik).
Meski demikian, Bupati menegaskan masih terdapat tantangan yang perlu segera diatasi, khususnya terkait penguatan Zona Integritas (ZI). Sejak 2019, baru satu unit kerja, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Ini menjadi fokus kami ke depan. Kami akan mendorong lebih banyak perangkat daerah untuk meraih predikat WBK bahkan WBBM, melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif,” tandasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran KemenPAN-RB, di antaranya Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si., Budi Prawira, S.E., M.M., serta tim dari Deputi Koordinasi Kebijakan RB dan Pengawasan Wilayah II, seperti Paulus Julius Rahakbauw dan Alif Fajar Sidiq.
Dari pihak Pemkab Tanah Bumbu, Bupati didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Yulian Herawati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Inspektur, serta jajaran lainnya.
