KOTABARU, GK – Ketua Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Kotabaru, M. Subhan, menilai penilaian terhadap serapan anggaran Kabupaten Kotabaru yang baru mencapai 34 persen pada 2025 terlalu dini dan kurang tepat.
Menurutnya, capaian serapan di pertengahan tahun tidak bisa dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Setiap program pembangunan, kata Subhan, memiliki tahapan administrasi, proses lelang, hingga pelaksanaan yang berjalan bertahap sesuai regulasi.
“Yang terpenting adalah program pembangunan terlaksana tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Ia menjelaskan, percepatan serapan anggaran biasanya terjadi pada semester kedua setelah proses pengadaan selesai. Karena itu, masyarakat diimbau menilai kinerja pemerintah secara menyeluruh, bukan hanya dari angka serapan sementara.
Subhan juga menegaskan bahwa Bupati Kotabaru tidak hanya fokus pada optimalisasi anggaran daerah, tetapi aktif menjalin komunikasi dengan kementerian di tingkat pusat untuk memperjuangkan pembangunan berskala besar, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi.
“Visi Kotabaru Hebat bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk memajukan daerah,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat dan para pengamat sosial untuk memberikan kritik yang objektif sekaligus dukungan konstruktif, agar program pembangunan berjalan transparan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan warga Kotabaru.
Yandi
