BANJAR – Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sedikitnya tujuh RT dilaporkan terendam dengan ketinggian air mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turun langsung meninjau kondisi tersebut pada Kamis (8/1/2026). Peninjauan dilakukan menggunakan perahu karena akses darat ke lokasi terdampak tidak dapat dilalui.
“Di sini ada 7 RT yang terendam. Kami masuk menggunakan perahu karena akses darat tidak memungkinkan,”ujar Gubernur kepada awak media.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Muhidin menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 675 paket sembako kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Bantuan dibagikan langsung ke masing-masing rumah.
“Bantuan ini untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Sembako dari pemerintah,” terangnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya pendataan yang akurat terhadap warga terdampak. Ia meminta aparat desa mencatat secara rinci jumlah rumah dan kepala keluarga di setiap RT.
“Setiap rumah harus dicatat. Satu rumah dapat satu paket bantuan,” katanya di kutip MC Kalsel.
Terkait kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah keselamatan warga dan perlindungan dari dampak cuaca lanjutan.
“Kita tangani sambil melihat kondisi. Yang penting sekarang jangan sampai warga kehujanan lagi,” ujarnya.
Kunjungan Gubernur ke lokasi banjir juga dilakukan menjelang agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kalimantan Selatan. Gubernur menyambut positif kehadiran pemerintah pusat dalam penanganan bencana.
“Kami sangat antusias. Hari ini Wapres datang, dan nantinya Presiden juga akan meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani banjir tetap berorientasi pada respons cepat di lapangan.
“Kebijakan kita tetap, turun langsung ke lapangan, melihat kondisi warga, mencatat kebutuhan, dan bertindak cepat,” katanya.
Selain penanganan darurat, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mengkaji solusi jangka panjang, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang. [Gun
