Dinsos Kotabaru Jelaskan Penyebab Bansos Terhenti, Warga Desil 6 Diminta Ajukan Sanggahan

KOTABARU, GK – Sejumlah warga kurang mampu di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menghadapi persoalan dalam mengakses bantuan sosial (bansos). Masalah pemutakhiran dan ketidaksesuaian data diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak menerima bantuan.

Temuan tersebut terlihat dari kondisi seorang perempuan lanjut usia berinisial R (80), warga Desa Dirgahayu. Ia tinggal bersama cucunya di sebuah rumah kontrakan dan sudah lama tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lansia tersebut hanya mengandalkan penghasilan tidak menentu dari jasa memijat.

Persoalan serupa dialami warga lainnya yang mengaku belum pernah menerima bantuan sosial. Setelah dilakukan penelusuran, status kesejahteraannya tercatat berada pada desil 6.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani., M.P.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pencoretan penerima bansos secara sepihak.

“Tidak ada pencoretan yang dilakukan Dinas Sosial,”  tegas Sri saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, jumlah penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berubah setiap tiga bulan. Perubahan tersebut mengikuti kebijakan dan kuota tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinsos Kotabaru, saat ini terdapat 5.117 keluarga penerima PKH dengan status sudah salur. Sementara penerima BPNT tercatat sebanyak 7.701 keluarga.

Sri juga menegaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan merupakan program Kementerian Sosial, melainkan program Kementerian Desa.

Empat faktor penyebab bantuan terhenti

Menurut Sri, terdapat empat faktor utama yang dapat menyebabkan kepesertaan PKH maupun BPNT terhenti.

Pertama, data penerima tidak lagi sesuai atau tidak padan dengan data kependudukan dan perbankan. Kondisi seperti penerima meninggal dunia, pindah alamat, atau ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memengaruhi penyaluran bantuan.

Kedua, perubahan tingkat kesejahteraan yang menyebabkan posisi desil penerima berada di atas desil 1-4. Kelompok desil tersebut menjadi sasaran penerima PKH dan BPNT sebagaimana ketentuan yang dijelaskan Dinsos.

Ketiga, adanya indikasi penyalahgunaan bantuan. Sri menyebut bantuan dapat dihentikan apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk anggota keluarga yang terindikasi terlibat judi online berdasarkan temuan yang disampaikan melalui OJK.

Keempat, penerima tidak lagi memenuhi komponen persyaratan PKH. Komponen tersebut meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas sesuai ketentuan program.

Desil ditetapkan BPS Pusat

Sri menerangkan bahwa penetapan desil bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten. Penilaian dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan tiga sumber data, yakni P3KE, Regsosek, dan DTKS.

Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data.

“Masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan sosial, namun desilnya berada pada desil 6, bisa lakukan sanggah desil. Masyarakat harus proaktif memperbaharui data,”  ujarnya.

Pengajuan pembaruan data dapat dilakukan melalui Perlinsos Digital, pemerintah desa atau kelurahan, maupun langsung ke Dinas Sosial.

Sri menyebutkan, proses pemutakhiran yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 90 hingga 200 hari kini dipercepat menjadi sekitar 30 hari. Masyarakat diminta memperhatikan batas waktu pengajuan, yakni 31 Desember 2026.

Perlinsos Digital dibuka untuk calon penerima 2027

Selain mekanisme sanggah desil, pemerintah pusat juga membuka akses Perlinsos Digital bagi masyarakat kurang mampu yang belum pernah menerima bantuan sosial agar dapat diusulkan sebagai calon penerima bansos tahun 2027.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak harus bergantung pada pengusulan dari Dinas Sosial, desa, maupun kelurahan.

“Pengusulan Perlinsos tidak harus melalui Dinas Sosial, desa, dan kelurahan. Semua masyarakat bisa menjadi agen Perlinsos dan bisa mengusulkan dirinya sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, dan orang di sekitarnya,” jelas Sri.

Dinas Sosial Kotabaru, lanjutnya, juga terus melakukan pendampingan dan pemutakhiran data melalui operator Puskesos, pendamping PKH. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pihak terkait lainnya.

Koordinasi lintas instansi turut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital agar proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat berjalan lebih optimal.

Meski demikian, pengajuan sanggahan maupun perubahan desil tidak serta-merta menjamin seseorang langsung menjadi penerima bansos. Penetapan penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan mempertimbangkan kriteria, kuota, serta ketentuan masing-masing program.

Sri menegaskan, Dinas Sosial akan terus berupaya mendorong agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh perhatian dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Warta: Yandi/Genpikalsel

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *