BATULICIN, GK – Setalah terjadi kebakaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wonorejo di Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, Selasa (30/9/2025) malam, DPRD Tanah Bumbu bersama Satpol -PP dan Damkar sepat menggeser satu unit Damkar ke Kusan Hulu.
Kebakaran sekitar pukul 19.30 Wita itu menghanguskan tiga bangunan ruang kelas dan satu Gudang penyimpanan peralatan. Penagan disebut lambat kerana jauh posko Damkar cukup jauh dari lokasi.
Kesepakatan pergeseran unit itu diambil dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran (Damkar), Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (3/10/2025).
Rapat Gabungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri bersama sejumlah di anggota Dewan.
Kabid Damkar Siti Aisyah mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penangan kebakaran. Ia menjelaskan bahwa Kusan Hulu memang belum memiliki posko Damkar.
“Sejak November 2024 kami sudah mengajukan hibah Tanah untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, baru dua kecamatan yang menyetujui, yaini Teluk Kepayang dan Kuranji. Melalui perubahan anggaran 2025, posko di dua kecamatan itu akan dibangun,” ujar Siti.
Ia menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko, yaini Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu.
Karang Bintang sudah bersedia menyediakan lahan, namun pembangunan diprioritaskan untuk wilayah jauh dari pusat kota.
Saat kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel. Sebanyak 30 personel ditempatkan di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 personil.
Anggota DPRD Harmanudin menegaskan pentingnya pemerataan armada di setiap daerah. “Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Makhruri menambahkan, solusi jangka pendek perlu dilakukan. “Unit Damkar sementara perlu segera ditempatkan di Kusan Hulu. Selain itu, relawan atau masyarakat setempat juga bisa dilibatkan dengan pelatihan dasar agar penanganan darurat lebih cepat,”ujarnya.
RDP menyimpulkan dua hal yaitu, pergeseran unit Damkar ke Kusan Hulu secara sementara dan pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji melalui perubahan APBD 2025. Pemerintah daerah berharap langkah ini mempercepat respon penganan kebakaran dan pemerataan pelayan Damkar di Tanah Bumbu.[JN
