JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali menempatkan kebebasan pers sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. DPutusan tersebut dibacakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin (19/1/2026). Berbagai media nasional menyebutkan, putusan ini dipandang sebagai penguatan peran negara dalam melindungi kerja jurnalistik dari praktik kriminalisasi.
Menurut Mahkamah, profesi wartawan memiliki karakter khusus karena berhadapan langsung dengan kepentingan publik dan kekuasaan.
Dalam praktiknya, kerja jurnalistik sering kali bersinggungan dengan aktor politik, pemilik modal, hingga kelompok sosial tertentu yang tidak jarang merespons pemberitaan secara represif. Kondisi inilah yang membuat wartawan berada dalam posisi rentan saat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi dan pengawas kekuasaan.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menilai, penggunaan mekanisme hukum pidana atau perdata terhadap wartawan yang bekerja sesuai kaidah jurnalistik dapat menyimpang dari tujuan awal penegakan hukum.
Alih-alih menghadirkan keadilan, proses hukum tersebut berpotensi dijadikan alat untuk membungkam kritik dan mempersempit ruang kebebasan berekspresi.
Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan bukanlah bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum.
Sebaliknya, perlindungan tersebut dipandang sebagai langkah afirmatif untuk memastikan keadilan substantif, terutama bagi profesi yang menjalankan fungsi strategis dalam demokrasi.
Perkara ini bermula dari pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Para pemohon menilai ketentuan tersebut kerap ditafsirkan berbeda-beda dalam praktik, sehingga tidak selalu memberikan kepastian hukum bagi wartawan yang menghadapi persoalan hukum saat melaksanakan tugas jurnalistik.
Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa Pasal 8 UU Pers tidak dapat dibaca secara terpisah dari penjelasannya. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang mengatur fungsi, peran, hak, dan kewajiban wartawan. Wartawan menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi, memberikan pendidikan publik, serta melakukan kontrol sosial dengan berlandaskan kebenaran, akurasi, dan etika jurnalistik.
Meski demikian, Mahkamah juga mengingatkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan memiliki batas yang jelas. Perlindungan tersebut hanya berlaku sepanjang wartawan bekerja secara profesional, mematuhi kode etik jurnalistik, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kebebasan pers tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik jurnalistik yang menyimpang.
Lebih jauh, MK menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kebebasan pers tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga masyarakat. Segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun tindakan represif terhadap wartawan harus dicegah agar ruang publik tetap sehat dan terbuka.
Putusan ini menegaskan kembali bahwa perlindungan terhadap wartawan pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dengan menjamin kebebasan pers, MK menilai demokrasi dapat tumbuh secara lebih sehat dan bertanggung jawab.
