BATULICIN, GK – Berkurangnya jumlah tenaga guru akibat pensiun yang terjadi setiap tahun tidak dapat langsung digantikan. Hal ini disebabkan aturan rekrutmen tenaga pendidik yang hanya melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi tersebut dikeluhkan banyak sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu.
Keluhan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Teguh Dwi Fendi, saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu terkait pembahasan program kerja tahun anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, dan diikuti anggota DPRD lainnya tersebut turut dihadiri para Kepala Bidang SD, PAUD, dan SMP. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/1/2026).
Fendi menjelaskan, aturan yang melarang perekrutan tenaga non-ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) menyebabkan sekolah-sekolah mengalami kekosongan tenaga pendidik.
“Bagi kami, aturan larangan perekrutan ini sangat mencekik Dinas Pendidikan, bahkan mungkin dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Proses rekrutmen melalui ASN atau PPPK membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat PTT, persoalan kekurangan guru di Tanah Bumbu dapat teratasi secara signifikan.
“Andai DPRD bisa memberikan solusi kebijakan, kemungkinan permasalahan kekosongan tenaga pendidik setiap tahun yang hampir perkiraan mencapai 1 persen itu bisa diatasi,”tambah Fendi.
Dalam rapat tersebut, Fendi juga menjawab sejumlah pertanyaan anggota DPRD, di antaranya terkait kekurangan kursi dan meja di SDN Pondok Butun yang kini telah ditangani, serta pembangunan kembali gedung SDN Wonorejo yang sebelumnya sempat terbakar dan telah direalisasikan.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan sekolah serta berbagai permasalahan pendidikan lainnya yang menjadi perhatian bersama.[joni
