Sinergi DPR dan Pemerintah di Yogyakarta Perkuat Stabilitas Pangan Jelang HBKN

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Foto: dok Ditjen PKH, Kementrian RI. Istimewa.

YOGYAKARTA, GK – Pemerintah bersama legislatif terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog  di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (12/2/2026).  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa pengendalian pasokan dan harga pangan merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Menurutnya, lonjakan kebutuhan pangan yng lazim terjadi menjelang HBKN berpotensi memicu tekanan harga apabila tidak diantisipasi secara sistematis.

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN pangan agar  pengelolaan stok, distribusi, dan intervensi harga dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Terlebih Yogyakarta memiliki karakteristik konsumsi yang relatif tinggi sebagai daerah tujuan pendidikan dan pariwisata.

Sementara itu Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan berbagi langkah mitigasi, mulai dari penguatan cadangan pangan daerah, pemantauan stok dan harga secara berkala, hingga pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.

Koordinasi intensif dengan Bulog, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan melalui Tim Pengendalian inflasi Daerah TPID) guna memastikan pasokan pangan strategis tetap aman, khususnya menjelang Ramadhan.

Di.tingkat Kabupaten, Wakil Bupati Kulon Progo Ambara Purwoko menyatakan bahwa wilayahnya berperan sebagai salah satu lumbung pangan DIY. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui unggul, serta penguatan kelembagaan petani. Dari sisi Hilir, pengawasan harga dan penyelenggaraan pasar murah dilakukan secara rutin demi menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Kunjungan kerja ini juga menjadi sarana untuk meninjau secara langsung kondisi stok pangan strategis, dinamika harga di tingkat produsen dan konsumen, kesiapan Bulog dan BUMN pangan, serta langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gangguan distribusi dan gejolak harga menjelang HBKN.

Melalui penguatan sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, diharapakan stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan dengan aman dan nyaman.

Sumber: Ditjen PKH, Kementerian RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *