TANAH BUMBU,, GK – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh desa dan kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-PPKB) Tanah Bumbu, Senin (4/5/2926 di Aula SMKN 1 Simpang Empat.
Kegiatan ini melibatkan perwakilan desa dari berbagai wilayah di Tanah Bumbu. Selain itu, materi juga disampaikan oleh akademisi serta aparat penegak hukum guna memperkuat pemahaman peserta terkait upaya pencegahan dan penaganan kasus.
Sekretaris PATBM DPPPA-PPKB Tanah Bumbu, Kartini, menjelaskan bahwa pembentukan PATBM ditingkat desa menjadi salah satu stategis penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
Menurutnya, keberadaan PATBM memungkinkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini sekaligus penaganan awal menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh desa di Tanah Bumbu dapat membentuk PATBM sehingga upaya pencegahan dan penaganan kasus bisa dilakukan lebih cepat dan tepat, ” ujarnya.
Saat ini, dari total 157 desa dan kelurahan di Tanah Bumbu baru sekitar 70 wilayah yang telah memiliki struktur PATBM. Artinya, masih ada puluhan desa yang perlu segera didorong untuk membentuk lembaga tersebut.
Kartini mengaku, proses pembentukan PATBM dilapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang kerap muncul adalah harapan kader terhadap adanya imbalan finansial, sementara hingga kini belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk honorarium.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menekankan pentingnya keberadaan PATBM sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Selain itu, pembentukan PATBM juga menjadi bagian dari indikator penilaian dalam mewujudkan Kehidupan Layak Anak (KLA) yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Tanah Bumbu.
Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para perwakilan desa mengikuti materi dengan serius sebagai bekal untuk diterapkan di wilayah masing-masing.
Dengan dorongan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap seluruh desa dapat segera memiliki PATBM aktif, sehingga sistem perlindungan perempuan dan anak dpat berjalan lebih efektif dan merata di Tanah Bumbu.
