KOTABARU, GK – Harapan nelayan pesisir Kotabaru untuk memiliki kampung nelayan modern segera terwujud. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyetujui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lima lokasi pada tahun 2026. Persetujuan ini merupakan hasil konsultasi DPRD Kotabaru dengan Ditjen Perikanan Tangkap KKP di Jakarta.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru sekaligus Wakil Ketua DPRD, Awaluddin, S.Hut., M.M., menyebut dari enam titik yang diusulkan, lima di antaranya telah masuk dalam rencana pembangunan.
“Proposal yang kita ajukan disetujui sebanyak lima titik untuk tahun 2026,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Kelima lokasi yang disetujui tersebar di wilayah pesisir dan kepulauan. Desa Pantai di Kecamatan Kelumpang Selatan menjadi salah satu titik utama, disusul Desa Tanjung Seloka di Kecamatan Laut Selatan, Desa Tanjung Samalantakan di Kecamatan Pamukan Selatan, serta dua lokasi di Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, yakni Desa Pulau Kerayaan dan Desa Tanjung Lalak Selatan.
Sementara itu, satu usulan lain di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, belum masuk dalam penetapan tahun 2026 dan akan kembali diajukan pada tahap berikutnya.
Setiap kampung nelayan akan dilengkapi fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir. Fasilitas tersebut mencakup pabrik es, tambatan perahu, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Kehadiran sarana ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya sektor protein hewani.
“Kita harus mendukung penuh program pemerintah pusat ini. DPRD Kotabaru bersama Pemerintah Daerah akan fokus pada pelatihan nelayan serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih agar pengelolaan berjalan mandiri dan berkelanjutan,” tegas Awaluddin.
Dengan disetujuinya lima titik tersebut, Kotabaru menjadi salah satu kabupaten prioritas di Kalimantan Selatan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan strategi pemerintah pusat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan klaster dan terintegrasi.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara hadir di garis depan, memastikan nelayan tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. [Yandi
