KOTABARU, GK – Tren inflasi di Kabupaten Kotabaru yang terus melandai menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai upaya menjaga kestabilan harga. Bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, Pemkab Kotabaru meluncurkan Bazar Dagang 2026, aplikasi KEPO, dan Kios Jukung Pangan di Halaman Pasar Limbur Raya, Kamis (20/8/26).
Bazar Dagang 2026 digelar selema dua hari (20-22) Agustus dan diikuti 49 peserta yang terdiri dari 3 SKPD, 1 stan perbankan dari Bank Pinjaman Rakyat (BPR), dan 20 pelaku UMKM, serta 25 distributor atau agen.
Selain jual kebutuhan pokok murah, bazar juga diisi sosialisasi permodalan UMKM, lomba, hingga pembagian door prize.
“Kami ingin masyarakat punya pilihan belanja dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus ini cara kita dukung produk lokal dan jaga stabilitas harga,” kata Kepala Diskoperindag Kotabaru, H. Muhammad Maulidiansyah.
Langkah ini dinilai efektif. Data BPS mencatat inflasi Kotabaru pada bulan Juli 2026 di angka 3,41 persen. Turun jauh dari 6,46 persen pada bulan Februari dan 5,25 persen sebelumnya.
Sebagai inovasi digital, Pemkab meluncurkan aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok Kotabaru).
Aplikasi ini menampilkan harga real time komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan di pasar tradisional. Selain itu, masyarakat juga bisa bandingkan harga. Dan Pemerintah bisa pantau langsung fluktuasi dan disparitas harga dengan cepat.
“Transparansi harga adalah kunci. Dengan KEPO, masyarakat cerdas belanja, pemerintah tepat ambil kebijakan,” ujar Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli saat meninjau bazar.
Tantangan terbesar Kotabaru adalah geografis kepulauan. Biaya logistik tinggi membuat harga mudah naik.
Untuk memangkas rantai distribusi, Pemkab bersama Bank Indonesia Kalsel meresmikan Kios Jukung Pangan. Kios terapung ini akan menyalurkan beras, minyak, cabai, dan telur langsung ke wilayah pesisir dan perairan.
“Ini solusi konkret. Barang lebih dekat ke masyarakat, biaya angkut ditekan, harga lebih stabil,” jelas Wakil Bupati (Wabup) Kotabaru, Syairi Mukhlis.
Wabup juga menekankan pentingnya penguatan produksi dari hulu.
“Kalau produksi kita bagus, harga di pasar pasti stabil. Kalau tidak, harga pasti naik,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab juga merencanakan pembangunan ulang pasar yang terdampak kebakaran dan pembangunan Pasar Ikan 2027 senilai Rp182 (seratus delapan puluh dua miliar) melalui skema kerja sama pihak ketiga.
Selain pengendalian harga dalam jangka pendek, Pemkab Kotabaru juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari penguatan produksi hingga pembangunan kembali pasar yang terdampak kebakaran dan rencana pembangunan Pasar Ikan pada 2027. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu membangun sistem perdagangan dan distribusi pangan yang lebih kuat serta berkelanjutan.
