BANJARMASIN, GK – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila tersebut dihadiri kepala daerah se -Kalimantan Selatan serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama pembahasan adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, memimpin langsung rombongan reses. Ia menegaskan bahwa BUMD harus mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi dan dikelola secara profesional agar berkontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta manajemen yang transparan menjadi kunci agar BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.
“Kemandirian Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola potensi yang dimiliki, termasuk melalui BUMD yang sehat dan produktif,” ujarnya dalam forum diskusi.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi BUMD di wilayah masing-masing, mulai dari permodalan, sumber daya manusia, hingga regulasi yang memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan pusat.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap BUMD agar lebih adaptif dan berdaya saing. Ia menekankan pentingnya inovasi usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
“Kami siap memperkuat sinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat demi mendorong BUMD yang lebih profesional dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
