KOTABARU, GK – Masyarakat Kotabaru kini punya rumah baru untuk urusan administrasi. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotabaru resmi masuk daftar 8 MPP baru yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Senin (15/6/26).
Peresmian dilakukan secara hybrid dari MPP Kotabaru. Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis hadir langsung melalui Zoom Meeting untuk menyambut momen bersejarah itu. Kotabaru kini sejajar dengan Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan sebagai daerah yang mendapat MPP baru.
Dalam sambutannya, Menteri Rini menegaskan MPP adalah bukti nyata negara hadir untuk rakyat. Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan.
“Hari ini sudah ada sekitar 305 MPP di Indonesia. Rata rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” ujarnya.
Data KemenPANRB mencatat hingga semester I 2026, total MPP di Indonesia sudah mencapai 313 unit. Angka itu setara 61,5 persen dari 508 kabupaten kota dan Provinsi DKI Jakarta. Delapan MPP baru ini menjadi langkah percepatan peningkatan kualitas layanan publik.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru menyebut MPP bukan sekadar gedung. Konsepnya sederhana namun kuat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat.
“MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelasnya.
Ke depan, penguatan MPP fisik akan jalan beriringan dengan MPP Digital Nasional. MPP fisik yang kuat mempercepat adopsi digital, sementara MPP digital memperluas jangkauan tanpa batas geografis. Saat ini MPP Digital Nasional sudah masuk fase stabilisasi pasca migrasi dan fokus pada layanan prioritas berdampak tinggi yang terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAco.
Sementara, Wakil Bupati Syairi Mukhlis menyampaikan strategi Pemkab Kotabaru yang wilayahnya terdiri dari 22 kecamatan. 10 kecamatan berada di wilayah kepulauan dan 12 kecamatan di daratan.
“Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, atau jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Syairi.
Pemkab juga akan menggelar kunjungan berkala yang dipusatkan di satu kecamatan. Langkah ini penting mengingat posisi Kotabaru sebagai gerbang timur Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan dekat dengan Ibu Kota Negara.
Yandi
